Rangkuman Sosialisasi Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Part 1

 

1. Dasar Penyelenggaraan

• UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
• Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
• Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
• Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
• Kepmendagri No. 050-4020 Tahun 2021 dan Kepmendagri No. 900.1.1-2850 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran KKN (klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur).

2. Tujuan & Hasil yang Diharapkan

• Menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai pemutakhiran KKN perencanaan pembangunan & keuangan daerah.
• Pemanfaatan KKN pada seluruh siklus: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga analisis informasi pemerintahan daerah.

3. Peserta

• 38 pemerintah provinsi (langsung hadir).
• 142 kabupaten/kota (langsung hadir).
• 366 kabupaten/kota (hadir daring via Zoom).

4. Materi & Narasumber

• Gambaran umum Kepmendagri 900.1.1-2850/2025 → Direktur Perencanaan Anggaran Daerah.
• Hasil pemutakhiran KKN keuangan daerah → Ditjen Bina Keuangan Daerah.
• Integrasi dalam SIPD RI → Pusat Data & Sistem Informasi Setjen Kemendagri.

5. Waktu & Tempat

• Kamis, 28 Agustus 2025
• Ruang Sasana Bakti Praja, Gedung C Lt. 3 Kemendagri

6. Pokok Arahan Direktur

• Pemutakhiran KKN dilakukan setiap tahun menyesuaikan dinamika kebijakan, usulan pemda, dan regulasi terbaru.
• KKN mendukung efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta pengukuran capaian kinerja daerah.
• Ruang pemutakhiran terbuka bagi pemda untuk mengusulkan tambahan melalui mekanisme resmi → dibahas, diverifikasi, disetujui/tidak, lalu dituangkan dalam berita acara.

7. Fungsi KKN

• Membantu penyusunan dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD.
• Memfasilitasi evaluasi kinerja & statistik keuangan daerah.
• Mendukung keterbukaan informasi dan integrasi SIPD.
• Menjamin konsistensi laporan keuangan daerah.

8. Sumber Pendanaan

• Dana Umum (General Fund): PAD, transfer block grant, pendapatan sah lainnya.
• Dana Khusus (Specific Grant): PAD dengan tujuan khusus, transfer earmarked, bantuan keuangan khusus, hibah terikat.

9. Isi Pemutakhiran Tahun 2025 (16 Tematik Utama)

1. Dana Otsus (Papua & Aceh).
2. Dana Abadi Daerah (DAD).
3. Rekening untuk P3K Paruh Waktu.
4. Kerja sama pemungutan PDRD (PP 69/2010 & PP 35/2023).
5. Pendapatan dari sanksi administrasi PDRD (denda, bunga, kenaikan pokok).
6. Jasa pelayanan kesehatan ASN → dipindah dari belanja pegawai ke belanja barang/jasa.
7. Bantuan keuangan khusus (contoh: Siswa Unggulan Papua).
8. Hibah kepada BUMDes.
9. Hibah kepada koperasi.
10. Skema pembiayaan utang daerah → pinjaman, obligasi, sukuk (PP No. 1/2024).
11. Pemutakhiran DAK fisik.
12. Pendapatan klaim pelayanan kesehatan non-kapitasi.
13. Pendapatan bonus produksi panas bumi & migas (termasuk Aceh).
14. Subsidi jaminan block seat (penerbangan perintis/bandara kecil).
15. Bantuan premi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam.
16. (Tambahan lain terkait penyesuaian regulasi teknis dari K/L terkait).

10. Diskusi & Tanya Jawab

• Peserta menanyakan soal:
  • Integrasi Perpres 72 ke SIPD (standar harga satuan regional).
  • Sumber dana P3K paruh waktu.
  • Perbedaan hibah vs barang yang diserahkan ke masyarakat.
  • Mandatory spending (pendidikan 20%, belanja pegawai 30%).
  • Mekanisme belanja bantuan keuangan provinsi–kabupaten/kota.

Direktur menjawab bahwa semua harus mengikuti regulasi, bisa diajukan usulan ke tim pemutakhiran, dan akan diakomodasi jika relevan.

Kesimpulan

Dokumen ini berisi laporan penyelenggaraan sosialisasi Kepmendagri No. 900.1.1-2850 Tahun 2025 yang memutakhirkan KKN perencanaan pembangunan & keuangan daerah. Fokusnya adalah penyeragaman pemahaman, integrasi ke SIPD, dan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Pemutakhiran tahun 2025 meliputi 16 tematik baru, termasuk Dana Otsus, DAD, P3K Paruh Waktu, hibah koperasi, hingga subsidi block seat penerbangan.

Versi 2

Ringkasan

Acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur (KKN) dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1/2850 tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mendalami pemahaman terkait pembaruan KKN agar dapat diterapkan secara optimal di pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pengawasan.

Dalam sosialisasi yang bersifat hybrid (luring dan daring), peserta terdiri dari para kepala perangkat daerah yang menangani keuangan daerah dari seluruh Indonesia. Materi disampaikan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah dan tim Ditjen Bina Keuangan Daerah serta Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri.

Topik utama diskusi meliputi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, mekanisme pemutahiran KKN, dan berbagai pembaruan tematik yang diakomodir di tahun 2025, termasuk penyesuaian dana otsus, dana abadi daerah, pengelolaan P3K paruh waktu, kerja sama pemungutan pajak daerah, dan pengklasifikasian belanja bantuan keuangan. Sosialisasi juga menyoroti pentingnya digitalisasi dan integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan.

Sesi tanya jawab menghadirkan berbagai pertanyaan dari daerah terkait implementasi teknis, seperti pengaturan Perpres 72/2023 tentang standar harga satuan regional, sumber dana P3K paruh waktu, klasifikasi sumber dana, serta perbedaan antara hibah dan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Direktur menyampaikan penjelasan mendalam yang menekankan perlunya penyesuaian kebijakan daerah sesuai regulasi pusat, pentingnya penyusunan rencana aksi yang jelas, dan perlunya kolaborasi antar lembaga dalam mengawal pemutahiran KKN demi mendukung capaian kinerja pemerintah daerah.

Sorotan Utama

•  Undang-undang dan peraturan mendasari pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar pemutahiran KKN.
•  Sosialisasi dilakukan secara hybrid untuk menjangkau seluruh pemerintah daerah secara efektif.
•  Pemutahiran KKN bersifat dinamis dan memungkinkan usulan dari pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhan lokal.
•  Klasifikasi dan kodifikasi yang diperbarui mendukung pengukuran kinerja daerah secara terukur dan transparan.
•  Integrasi data melalui SIPD mempermudah pelaporan dan evaluasi keuangan daerah.
•  Fokus pembaruan mencakup 16 tematik, termasuk dana otsus, P3K paruh waktu, pajak daerah, dan bantuan keuangan.
•  Pentingnya kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk keberhasilan implementasi.

Wawasan Kunci

•  Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah: Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan berbagai Peraturan Menteri Dalam Negeri menjadi fondasi yang kuat bagi tata kelola keuangan daerah. Pemutahiran KKN berlandaskan regulasi ini memastikan bahwa setiap pengelolaan keuangan daerah mengikuti aturan yang berlaku serta dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan daerah. Hal ini penting agar pengelolaan keuangan daerah tidak kaku dan mampu merespon perubahan kebijakan maupun kondisi lapangan.
•  Pemutahiran Dinamis dengan Mekanisme Usulan Daerah: Klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur bukanlah sesuatu yang statis. Adanya ruang untuk pemutahiran dan usulan dari pemerintah daerah membuktikan adanya fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menangani beragam kondisi dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Mekanisme yang melibatkan tim inventarisasi, pleno, dan keterlibatan kementerian teknis memperkuat proses tersebut agar transparan dan terukur.
•  Digitalisasi dan SIPD sebagai Kunci Efisiensi: Integrasi KKN dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memudahkan penyajian data keuangan yang akurat dan real-time, membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaporan yang beragam dari kementerian/lembaga pusat. Pendekatan digital ini juga mendukung efisiensi kerja serta keterbukaan informasi publik yang semakin menjadi tuntutan era modern.
•  Pendekatan Berbasis Kinerja untuk Pengukuran Capaian: Klasifikasi dan kodifikasi yang terperinci memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis. Hal ini membantu dalam pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga penggunaan APBD dapat lebih terarah dan berdampak nyata pada pembangunan daerah.
•  Fokus pada 16 Tematik Pemutahiran: Pembaruan KKN meliputi berbagai aspek kritikal seperti dana otsus bagi Papua dan Aceh, dana abadi daerah, klasifikasi untuk P3K paruh waktu, optimalisasi pajak daerah, serta bantuan keuangan khusus di berbagai sektor. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan nyata daerah sekaligus memberikan ruang bagi inovasi pengelolaan keuangan.
•  Kolaborasi Multistakeholder: Proses pemutahiran KKN melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta kementerian teknis. Diskusi dan koordinasi intensif diharapkan dapat meminimalisir kesalahan interpretasi dan ketidaksesuaian kebijakan sehingga pelaksanaan di daerah berjalan lancar dan akurat.
•  Tantangan Implementasi dan Permintaan Teknis Daerah: Sesi tanya jawab mengungkapkan sejumlah tantangan teknis, termasuk pengaturan standar harga satuan berdasar Perpres 72, perbedaan klasifikasi hibah dan barang yang diserahkan kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber dana P3K paruh waktu. Penjelasan dari Direktur menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan daerah dengan regulasi pusat serta mendorong daerah untuk memiliki rencana aksi yang jelas agar dapat memenuhi target kinerja dan efisiensi anggaran.

Sorotan

•  Regulasi kuat sebagai landasan pengelolaan keuangan daerah.
•  Sosialisasi hybrid tingkatkan jangkauan dan efisiensi.
•  Mekanisme usulan daerah untuk pemutahiran KKN.
•  KKN terperinci mendukung pengukuran kinerja daerah.
•  Digitalisasi lewat SIPD permudah pelaporan dan evaluasi.
•  Pembaruan tematik meliputi isu strategis keuangan daerah.
•  Kolaborasi pusat-daerah-kementerian tingkatkan keberhasilan implementasi.

Wawasan Kunci dengan Analisis Mendalam

•  Regulasi sebagai Pilar Tata Kelola Keuangan Daerah: Undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah menjadi dasar hukum yang harus dipatuhi agar tercipta tata kelola yang akuntabel dan transparan. Dengan berpegang pada regulasi ini, pemerintah daerah dapat menghindari praktek penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana publik.
•  Pemutahiran Berkelanjutan dan Responsif terhadap Kondisi Daerah: Fleksibilitas dalam pemutahiran KKN memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan klasifikasi dan kodifikasi sesuai kebutuhan dan dinamika lokal. Hal ini penting agar tidak terjadi ketimpangan antara kebijakan pusat dan kondisi riil di lapangan, sehingga alokasi anggaran dan pelaporan keuangan dapat lebih relevan dan tepat sasaran.
•  Peran Sistem Informasi dalam Modernisasi Pengelolaan Keuangan: Integrasi KKN dengan SIPD memudahkan pemerintah daerah dalam menyediakan data keuangan yang lengkap dan konsisten. Ini penting dalam era digitalisasi birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas, serta mendukung transparansi kepada publik dan lembaga pengawas.
•  Pendekatan Kinerja sebagai Upaya Memaksimalkan Efektivitas Anggaran: Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan APBD untuk mencapai sasaran pembangunan yang konkret. Ini juga menjadi alat ukur efektivitas program pemerintah daerah, sehingga memudahkan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
•  Penyesuaian Tematik Sesuai Prioritas Nasional dan Lokal: Fokus pada 16 tematik pemutahiran menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari isu-isu strategis seperti dana otsus, pajak daerah, dan bantuan keuangan. Penyesuaian ini tidak hanya meningkatkan efektivitas anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program-program prioritas nasional dan daerah dapat terlaksana dengan baik.
•  Kolaborasi dan Sinergi antar Tingkat Pemerintahan: Keberhasilan pemutahiran KKN sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta kementerian teknis. Kolaborasi ini menjamin harmonisasi kebijakan sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi yang bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan.
•  Tantangan Teknis dan Pentingnya Rencana Aksi Daerah: Masukan dari daerah menggarisbawahi perlunya penyesuaian teknis seperti pengaturan standar harga satuan dan klasifikasi sumber dana yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kesiapan dan rencana aksi daerah yang matang, sehingga tidak hanya mengandalkan regulasi tapi juga langkah strategis untuk mencapai target kinerja.

Ringkasan ini menegaskan bahwa pemutahiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur keuangan daerah merupakan upaya strategis untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel, yang didukung oleh regulasi yang kuat, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor. Sosialisasi dan dialog terbuka antara pusat dan daerah sangat penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.