Webinar KeUDA Update Seri 62 yang berlangsung pada 7-8 Januari 2026 menghadirkan pembahasan mendalam terkait pelaksanaan APBD 2026, evaluasi realisasi APBD tahun 2025, dan strategi percepatan pengelolaan keuangan daerah. Acara ini diikuti oleh lebih dari 1.500 peserta dari provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, termasuk pejabat terkait di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, LKPP, dan BPKP.
Intisari Materi dan Pembahasan Utama
1. Evaluasi Realisasi APBD 2025 dan TKD
- Realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai 95,33%, sedangkan realisasi belanja hanya 88,11%, mengalami penurunan dibanding tahun 2024.
- Penurunan realisasi disebabkan oleh keterlambatan transfer dana TKD dan kendala administratif seperti pemenuhan syarat penyaluran.
- Total penyaluran TKD 2025 sebesar Rp849 triliun, lebih rendah dari 2024 dan 2023, namun lebih tinggi dibanding 2021-2022.
- Pemerintah pusat memberikan relaksasi penyaluran dana untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan alokasi Rp2,25 triliun.
- Optimalisasi sumber pendapatan daerah (PAD) menjadi fokus penting karena PAD 2025 mengalami penurunan sebesar 2,8%, terutama dari pajak daerah.
- Dana simpanan pemerintah daerah di perbankan masih cukup besar, diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk pembiayaan APBD 2026.
2. Kebijakan dan Target APBD 2026
- Total transfer ke daerah (TKD) 2026 ditetapkan sebesar Rp93 triliun, menjadi basis penyusunan APBD daerah.
- Defisit APBD maksimal 2,5% terhadap PDB, menjaga agar total defisit nasional (APBN + APBD) tidak melebihi 3% sesuai UU Keuangan Negara.
- Pemerintah mendorong percepatan penetapan APBD 2026 agar realisasi pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat.
- Fokus pembangunan diarahkan pada ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, layanan kesehatan, UMKM, pertahanan, dan investasi.
- Pendanaan pembangunan tidak hanya dari TKD dan PAD, tetapi juga dana prioritas pemerintah pusat sebesar Rp1.360 triliun yang langsung dimanfaatkan di daerah.
3. Percepatan dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengadaan barang dan jasa masih menjadi kendala utama dalam percepatan realisasi belanja daerah.
- Ditekankan penggunaan kontrak payung untuk mempercepat proses pengadaan dengan mengikat harga satuan tanpa harus menunggu anggaran turun.
- Pengadaan harus dilakukan secara konsolidasi untuk menghindari pemecahan paket (splitting) yang rawan penyimpangan dan korupsi.
- Penggunaan e-katalog versi 6 dengan sistem mini kompetisi menggantikan negosiasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengadaan konstruksi.
- Perlu penguatan SDM dan sertifikasi pejabat pengadaan agar pengelolaan keuangan daerah lebih profesional dan mengurangi risiko penyimpangan.
4. Inovasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
- Pusdatin Kemendagri mengembangkan fitur baru operator helpdesk pemerintah daerah yang memungkinkan perbaikan kendala SIPD secara mandiri di daerah tanpa bergantung penuh ke pusat.
- Fitur ini meliputi troubleshooting transaksi, pengaturan akses, reset password, dan perubahan tanggal transfer SP2D yang dapat dilakukan oleh operator pemda.
- Pembatasan penggunaan satu akun SIPD pada satu perangkat dihapus khusus untuk akun penting seperti BUD, KBUD, dan Sekda untuk mendukung percepatan verifikasi dan pengesahan dokumen.
- Rencana integrasi e-katalog versi 6 dan tanda tangan elektronik (TTE) di SIPD untuk mendukung digitalisasi pengadaan dan administrasi keuangan daerah.
5. Pedoman Pelaksanaan APBD 2026
- Pedoman diterbitkan melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 900.7.15.9949 KeUDA tanggal 17 Desember 2025.
- Mengatur sembilan substansi utama: penetapan pejabat pelaksana APBD, pembukaan rekening BUD dan operasional SKPD, pelaksanaan pendapatan, belanja, pembiayaan, pengadaan barang jasa, pengeluaran bagi daerah terlambat menetapkan APBD, pengelolaan kas daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD.
- Pejabat pelaksana APBD tidak perlu mencantumkan tahun anggaran pada SK, dan penetapan pejabat harus dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.
- Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA harus mempertimbangkan besaran anggaran, rentan kendali, dan lokasi untuk mempercepat pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- Penanganan pendapatan daerah dioptimalkan dengan tahapan pemungutan, penagihan, pembayaran, dan pembukuan yang lebih efisien.
- Pengelolaan dana hibah dan sumbangan pihak ketiga diatur secara khusus agar transparan dan akuntabel.
- Dana perjalanan dinas dapat mengakomodasi pembayaran transport lokal secara riil jika ada lebih dari satu lokasi kunjungan dalam satu hari.
Tabel Ringkasan Data Kuantitatif Penting
| Indikator | Tahun 2025 | Tahun 2026 (Target) |
|---|---|---|
| Realisasi Pendapatan APBD | 95,33% | - |
| Realisasi Belanja APBD | 88,11% | - |
| Penyaluran TKD | Rp849 triliun | Rp93 triliun (alokasi TKD) |
| Defisit Maksimal APBD (terhadap PDB) | - | 2,5% |
| Defisit Maksimal Nasional (APBN+APBD) | - | 3% |
| Dana Prioritas Pusat | - | Rp1.360 triliun |
| Penurunan PAD | -2,8% | Diharapkan meningkat |
| Penurunan Belanja APBD | -8,6% | - |
Poin Penting dan Kesimpulan
- Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat penetapan dan pengesahan APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik tepat waktu.
- Optimalisasi pendapatan daerah serta pemanfaatan dana simpanan daerah sangat penting untuk menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembangunan.
- Percepatan dan efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui kontrak payung dan konsolidasi pengadaan menjadi kunci mengatasi hambatan realisasi anggaran.
- Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah lewat fitur-fitur baru SIPD diharapkan dapat mempercepat penyelesaian administrasi keuangan dan meningkatkan transparansi.
- Pedoman pelaksanaan APBD 2026 memberikan regulasi yang jelas untuk penetapan pejabat, pengelolaan pendapatan dan belanja, serta pengadaan barang jasa guna memperkuat tata kelola keuangan daerah.
- Pentingnya koordinasi antar instansi pusat dan daerah agar target pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6% dapat tercapai melalui sinergi fiskal dan pelaksanaan APBD yang efektif.
Istilah Kunci
- APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- TKD: Transfer ke Daerah
- PAD: Pendapatan Asli Daerah
- SIPD: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- BUD: Bendahara Umum Daerah
- PPKOM: Pejabat Pembuat Komitmen
- KKPD: Kartu Kredit Pemerintah Daerah
- Kontrak Payung: Kontrak pengadaan dengan harga satuan yang mengikat tanpa harus menunggu anggaran pasti
- Perpres 72/2025: Peraturan Presiden tentang Standar Satuan Harga Regional
- BLUD: Badan Layanan Umum Daerah
- LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kesimpulan Akhir
Webinar ini menegaskan bahwa percepatan dan optimalisasi pelaksanaan APBD 2026 menjadi prioritas utama demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kebijakan fiskal, efisiensi pengadaan, digitalisasi sistem keuangan, serta koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan. Pedoman pelaksanaan APBD tahun 2026 memberikan landasan hukum dan teknis yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara profesional dan akuntabel.
Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi secara sinergis agar realisasi APBD 2026 dapat berjalan sesuai target, sehingga tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai secara optimal.
0 Komentar